Jakarta- Pada Hari Senin 29 Agustus 2022 dari jam 11.00 – 12.30 Pertemuan Serikat Pekerja Transportasi Publik dengan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anis Baswedan yang di hadiri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Bapak Edi Suryanto, Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ), Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi (SPDT) dan juga Kordinator Urban Tranport Project dari ITF Bu Yani Rukman yang dimana organisasi tersebut tergabung dalam Internasional Transporot Workers Federation (ITF).
Dalam pertemuan tersebut telah dilakukan Dialog Konstruktif dan Berkelanjutan dengan Kampanye/Slogan “Future Is Public Transportation” tentang Transisi yang Berkeadilan dalam Perubahan dalam System Transportasi Publik menuju Kota Jakarta yang Zero Carbon dan Mengendalikan Iklim Bumi.
Ada 10 point yang diusulkan dalam transisi yang berkadilan buat Pekerja Transportasi Perkotaan, Gubernur dan Serikat Pekerja Transportasi Publik yang diantaranya (SPKA, SPTJ dan SPDT) bersama ITF sepakat melanjutkan dialog yang berkelanjutan demi menjaga Transisi Berkeadilan Buat Pekerja Transport dan kesuksesan Mencapai Mimpi Solusi dengan Transportasi Publik yang Terintegrasi.
Berikut ini adalah Press Release- “Pemerintah dan Serikat Pekerja, Bersama Mewujudkan Transisi Transportasi Umum yang Berkeadilan di Jakarta”.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mewujudkan transisi transportasi umum yang berkeadilan. Hal ini selaras dengan konsep global 10 points for a worker-led, democratic publicly-led, gender equal, and clean transition for transport in our cities (https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/just-transition-urban-transport-workers). Mulai dari perlindungan hak ekonomi dan sosial pekerja, mengupayakan akses yang setara bagi semua, meningkatkan kapasitas pekerja , membangun sistem penetapan tarif dan pendekatan lain. Seperti menerapkan skema kesejahteraan pramudi yang tergabung dalam Jaklingko dan keluarganya. Diantaranya , melalui pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan BPJS. Selanjutnya, memperbaiki aksesibilitas angkutan umum sejak fase desain dan dukungan fasilitas penunjang seperti infrastruktur terintegrasi dan tarif terjangkau. Perlindungan perempuan pekerja dan penumpang juga menjadi perhatian dalam ekosistem transportasi Jakarta , terutama Transjakarta dan MRT. Dalam situasi krisis di masa Pandemi Covid19, perlindungan pekerja dilakukan melalui deteksi cepat dan respon cepat.
Dalam rangka mencapai target elektrifikasi 100% di 2030, saat ini sudah mulai diluncurkan 30 unit bus listrik TransJakarta. Pemerintah melakukan re-skilling para pengemudi TransJakarta guna menjawab tantangan elektrifikasi. Dalam transisi menuju transportasi publik untuk semua, telah tercapai pengintegrasian moda dan kebijakan integrasi tarif. Pengintegrasian tarif diharapkan memudahkan penggunaan moda transportasi (Transjakarta, MRT, LRT) secara terhubung dengan tarif lebih terjangkau. Jumlah pramudi dan pekerja perempuan di sektor transportasi publik, terutama Mikrotrans, TransJakarta, dan MRT semakin meningkat. Transisi berkeadilan di sektor angkutan umum sejalan dengan misi Jakarta di sektor transportasi, terutama untuk mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dan menunjang aksesibilitas bagi disabilitas dan biaya transportasi yang terjangkau bagi masyarakat.
“Visi kami adalah mengubah kota Jakarta dari kota yang didominasi lalu lintas, kemacetan, dan berpolusi, menjadi salah satu kota terkemuka dalam transportasi publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.” – Opening remarks Bapak Anies Baswedan dalam Jakarta E-Mobility Event Day 1: DKI Jakarta’s Commitment to Electrify Public Transport Fleets.
Kesepahaman mengenai transisi berkeadilan dan komitmen saling mendukung merupakan tujuan dari dialog Gubernur dengan Serikat Pekerja Transportasi yang berlangsung di Balai Kota Jakarta Senin (29/08). Dialog ini merupakan bagian dari kampanye The Future is Public Transport yang didukung oleh C40 Cities dan International Transport Workers’ Federation (ITF). Hadir dalam dialog tersebut Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, Asisten Perekonomian dan Keuangan, Sri Haryanti, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta dan Direktur utama PT MRT Jakarta (Perseroda). Dari perwakilan Serikat Pekerja, hadir Bapak Edi Suryanto – Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA), Jan Oratmangun – Ketua Umum Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ), Iswan Abdullah – Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi (SPDT), Milag San Jose-Ballesteros p Direktur regional C40, dan Enung Yani Rukman – Koordinator Urban Transport Project hadir dari ITF.
Dialog merupakan rangkaian kegiatan yang berawal dari pernyataan bersama koalisi antara C40 dan ITF pada COP 26 di Glasgow, 2021. Bapak Anies Baswedan sekaligus merupakan Vice Chair dari Steering Committee C40 Pernyataan bersama menekankan pentingnya akses transportasi umum kepada semua kalangan untuk menghentikan krisis iklim. Salah satu cara menghentikan krisis iklim berdasarkan pernyataan tersebut adalah dengan elektrifikasi kendaraan umum dan penyediaan layanan transportasi umum kepada setidaknya 80% dari penduduk. Pemerintah Provinsi DKI telah menetapkan target elektrifikasi seluruh armada dari bus besar hingga Mikrotrans dalam mencapai target elektrifikasi seluruh armada pada 2030. Pendekatan terbaik untuk mencapai target transisi elektrifikasi ini adalah bekerja sama dengan Serikat Pekerja ke arah terciptanya kesempatan kerja dan memastikan terjadinya transisi elektrifikasi yang berkeadilan.
Perwakilan serikat pekerja menyatakan bahwa kemajuan dan transisi transportasi umum menuju era digitalisasi dan elektrifikasi tidak serta merta meninggalkan kesejahteraan dari pekerja. Mereka berharap bahwa Serikat Pekerja dapat terus dilibatkan dalam perencanaan penerapan transisi elektrifikasi transportasi umum dengan meningkatkan kualitas standar pelayanan minimum.
“Pekerja transportasi perkotaan berada di garis depan krisis iklim, yang memunculkan kerawanan kepada pemangku kepentingan. Sebagai pekerja transportasi kota, kami mendukung perlunya transformasi infrastruktur yang merespon kecepatan skala perubahan iklim. Kami menyadari pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem transportasi perkotaan. Sehingga tak ada yang tertinggal dalam keterlibatan pembuatan kebijakan transportasi masa depan. Sistem baru transportasi masa depan harus menjadikankan pemangku kepentingan memiliki kesejahteraan yang lebih baik, termasuk pekerja transportasi perkotaan”.
Dialog ini mengawali serangkaian pertemuan dan kolaborasi antara Pemerintah dan Serikat. Kedua belah pihak telah memprakarsai proses dialog yang berkelanjutan melalui pertemuan rutin, mengakui pentingnya melibatkan perwakilan pekerja dalam membentuk perubahan saat ini dan masa depan dalam sistem transportasi umum Jakarta. Pada akhirnya, transportasi publik dan transisi berkeadilan diharapkan bisa terwujud dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi secara lebih inklusif dan berketahanan iklim.
